“Ariel Heryanto: Seakan-Akan Sudah Ada ‘Rekonsiliasi’”

WWR_2016_11-22 Scientiarum-c

“Konflik yang kemudian terjadi di UKSW tidak lagi bersifat kecil, lokal, atau personal. Ada berbagai dimensi politik, ekonomi dan budaya yang secara struktural merupakan bagian atau kepanjangan dari berbagai kontradiksi industri kapitalisme, yang sangat besar di tingkat nasional (otoriterisme militer Orde Baru) dan transnasional.”

“Ariel Heryanto: Seakan-Akan Sudah Ada ‘Rekonsiliasi’”, wawancara oleh Arya Adikristya, Scientiarum (Desember 2016): 18-20.

kata kunci: kemelut, konflik, manajemen, Orde Baru, rekonsiliasi, UKSW

A Postcolonial Amnesia

2016_a-postcolonial-amnesia-c

“For centuries, what is now known as Southeast Asia has been a hub of transcontinental flows of people, religions and sciences.  . . . Such connections were salient features of the activities and events in the late nineteenth century and early decades of the twentieth century, well preceding the birth of nations in this region. Significantly, these engagements involved multi-ethnic and multilingual people from all walks of life in urban settings, rather than an exclusive preoccupation with a tiny elite of European descent in the colonies.”

Heryanto, Ariel (2016) “A Postcolonial Amnesia”, in D. Black, O. Khoo and K. Iwabuchi (eds), Contemporary Culture and Media in Asia, London: Rowman & Littlefield International, pp. 13-29.

keywords: colonial, Dutch East Indies, global, Indonesia, national, Southeast Asia, trans-Asia

George Junus Aditjondro: an uncompromising activist

Download

George will be fondly remembered as one of Indonesia’s most radical political critics, public intellectuals and investigative journalists. His audacity, passion, dedication and uncompromising commitment to political advocacy were second to none among his peers.

Heryanto, Ariel (2016) “George Junus Aditjondro: an uncompromising activist”, Indonesia at Melbourne, 19/12/2016, http://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/george-junus-aditjondro-an-uncompromising-activist/

keywords: anti-corruption, obituary, Papua, public intellectual, Salatiga, Timor, UKSW

Solidaritas Tersisih untuk Indonesia

2016_09_05_CNN Solidaritas Tersisih untuk Indonesia-c

“Di sepanjang sejarah bangsa ini, tidak ada film yang memberikan dampak politik sehebat Indonesia Calling (1946, Joris Ivens) dan The Act of Killing (2012, Joshua Oppenheimer).

Keduanya layak dibahas bersamaan. Sayang, hingga kini kalangan pengamat film, sejarah maupun politik Indonesia, membahas film yang satu tanpa menyinggung yang lain. Seakan-akan keduanya berbicara tentang dua negara yang berbeda.

Membandingkan kedua film tersebut terasa lebih layak, karena sejumlah kemiripan proses produksi mereka.”

Heryanto, Ariel (2016) “Solidaritas Tersisih untuk Indonesia”, CNN Indonesia, 05/09/2016, http://www.cnnindonesia.com/hiburan/20160905105551-221-156107/solidaritas-tersisih-untuk-indonesia/

kata kunci: Australia, Belanda, Indonesia Calling, Joris Ivens, LEKRA, Marxisme-Komunisme, palu-arit, solidaritas buruh, The Act of Killing.

Rasisme Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan RI

Klik 2016_08_12_CNN Rasisme Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan RI-c

“Rasisme menjadi salah satu dasar kolonialisme di tanah jajahan Hindia Belanda. Rasisme kolonial ini menciptakan sosok mahluk yang kini bernama ‘pribumi’. Setelah penduduk jajahan ini merdeka, rasisme kolonial itu bukannya dibuang, tapi dilestarikan dengan sedikit perubahan, yakni menukar posisi ras yang dimuliakan dan dinistakan.”

 Heryanto, Ariel (2016) “Rasisme Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan RI”, CNN Indonesia, 12/08/2016, http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160812104757-21-150900/rasisme-sebelum-dan-sesudah-kemerdekaan-ri/

kata kunci: Hindia Belanda, internasionalisme, kolonial, nasional, rasisme, sejarah

Mereka Terlalu Sopan

WWR_1994_10_4-10_SIMPoNI-ThXVII-N1 Mereka Terlalu Sopan-c

“Betul, Sastra Pedalaman menunjukkan kebangkitan semangat penggugatan terhadap pusat. Dan jangan lupa, ini tidak hanya terjadi di Indonesia. . . .  seniman-seniman Chicago benci pada anak-anak di New York, yang di luar Beijing benci dengan yang ada di Beijing, temen-temen yang ada di Melbourne benci sama anak Sidney. Sama. Mereka memandang ibukota menjadi simbol korupsi, kesewenang-wenangan, kelimpahan, ketidaktahuan diri. Tapi mereka juga iri, mereka ingin seperti itu juga.”

 Ini terjadi di banyak tempat dan banyak tahun. Misalnya, tahu nggak, pada tahun 65-an, Lekra Yogya bisa bersaing dengan Lekra Jakarta.”

“Mereka Terlalu Sopan”, wawancara, SIMPoNI, Th. XVII, No 1, 4-10 Oktober 1994.

kata kunci: dominasi, ideologi, Nirwan Dewanto, pedalaman, pusat, sastra daerah

Tak Ada larangan Orang Ikut-ikutan Posmo

WWR_1994_01_04_DeTIK Tak Ada larangan Posmo-c

“Dan kalau kita bilang post modernism itu dari Barat, memang betul dari Barat. Tapi, yang kita baca sekarang itu bukan hanya dari Barat. Kita baca dari India, kita baca dari Malaysia, kita baca dari Amerika Latin, Afrika: semua membicarakan post modernism sekarang dengan wama lokal yang berbeda-beda.”

“Tak Ada larangan Orang Ikut-ikutan Posmo”, wawancara, DeTIK, No043, ThXVII, 4 Januari 1994

kata kunci: demokratisasi, kebudayaan, kekerasan, modernisasi, modernitas, postmodernisme, santet

 

 

Menghormati Keputusan Pengadilan Rakyat 1965

Klik 2016_07_21_CNN Menghormati Keputusan Pengadilan Rakyat 1965-c

Banjir darah 1965 di Indonesia terjadi berkat restu dan dukungan berbagai pihak asing terhadap para penjagal sebagian warga Indonesia terhadap saudara sebangsa setanah air. Pembantaian itu sebelumnya didorong oleh konflik politik dalam negeri, yang pada gilirannya berinduk pada konflik global bernama Perang Dingin.

Aneh, jika penyelesaian kasus 1965 dianggap sebagai monopoli Indonesia, dikurung dalam sangkar bernama ‘urusan dalam negeri’ yang tidak perlu atau tidak boleh melibatkan pandangan dan tanggung jawab atau kerjasama ‘pihak asing’.

Heryanto, Ariel (2016) “Menghormati Keputusan Pengadilan Rakyat 1965”, CNN Indonesia, 21/07/2016, http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160721090759-21-146043/menghormati-keputusan-pengadilan-rakyat-1965/

kata kunci: anti-asing, Hindia Belanda, IPT 1965, kolonial, penyangkalan